Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta resmi menetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah di bidang kesehatan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur secara rinci struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Penyesuaian tarif retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya jangkau, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan / JKN aktif, seluruh biaya pelayanan kesehatan tetap dijamin sepenuhnya sesuai skema JKN tanpa dikenakan iuran biaya tambahan di Puskesmas. Sementara itu, tarif retribusi berdasarkan Pergub No. 17 Tahun 2026 berlaku untuk pasien umum / non-BPJS serta pelayanan penunjang tertentu.

1. Tarif Rawat Jalan Kesehatan Dasar (Hal. 192)

Pelayanan rawat jalan dasar meliputi pemeriksaan dasar kesehatan serta layanan siaga 24 jam:

2. Tarif Poliklinik Rawat Jalan Pelayanan Khusus

Rincian tarif retribusi kunjungan pada poliklinik pelayanan khusus di Puskesmas:

3. Tarif Perawatan & Tindakan Khusus (Gigi, KIA, UGD, dll)

Contoh tarif tindakan medis dan pelayanan spesifik yang diberikan di Puskesmas:

4. Tarif Persalinan & Rawat Inap Puskesmas

Tarif pelayanan persalinan serta perawatan ibu dan bayi di Puskesmas:

Prinsip Transparansi & Akuntabilitas Pelayanan

Dengan pemberlakuan Pergub No. 17 Tahun 2026, Puskesmas Tambora berkomitmen memberikan kepastian tarif dan pelayanan transparan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai estimasi biaya sebelum tindakan non-emergensi dilakukan kepada pasien umum.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan/JKN agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara maksimal tanpa kendala biaya.